IMPLMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAANN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADAA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG)

ADAM S, ARYA ANASTA and Baharudin, Baharudin (2023) IMPLMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAANN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADAA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG). Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.

Full text not available from this repository.

Abstract

Masyarakat merupakan salah satu fokus dari kajian administrasi negara, dimana terdapat banyak sekali kompleksitas permasalahan sosial dan kebutuhan didalamnya.Dalam menangani setiap masalah yang ada tentunya harus dimulai dari adanya perumusan segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan elemen-elemen terkait. Pemerintah daerah Provinsi Lampung telah membuat peraturan tentang penyelengaraan kesejahteraan sosial yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : (a) Bagaimana implementasi Pasal 1 poin 19 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung? (b) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dari implementasi Pasal 1 poin 19 dalam peyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan, yang didukung oleh 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Data primer ialah data yang di dapat dari lapangan yang menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan langsung kepada objek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian,Implementasi peningkatan kesejahteraan sosial terhadap adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang masih mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena masih ada warga di Provinsi Lampung yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.Faktor penghambat terletak dalam diri masyarakat yang kurang memahami peraturan mengenai kesejahteraan sosial sehingga masyarakat selalu menganggap pemerintah tidak melakukan fungsinya dengan baik.Tindakan masyarakat yang memberikan empati pada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terletak di sekitar masyarakat merupakan hal yang paling menjadi penghambat. vi Adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah :Dinas Sosial Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung di harapkan mampu bekerjasama dan bersinergi dalam memberikan edukasi ke masyarakat luas mengenai pelaksanaan kesejahteraan sosial. Sehingga masyarakat tidak bias dan tidak menyalahkan pemerintah dengan adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak mau diberikan layanan kesejahteraan sosial. Masyarakat harus mendorong program baik dari pemerintah agar tertibnya kehidupan bermasyarakat di Provinsi Lampung

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Hukum
Depositing User:	Aloysius Herbantolo Nurendro Kushariantoko
Date Deposited:	12 Jul 2023 08:42
Last Modified:	14 Jul 2023 05:12
URI:	http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/191

Actions (login required)

View Item