Arrijal, M.Dzikri and Hakim, Lukmanul and Ramasari, Risti Dwi (2023) TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK TIDAK TERDAFTAR ATAU BERLABEL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 122 JO PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDIDAYA DAN PERTANIAN. Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Pupuk merupakan salah satu komuditas yang sangat diperlukan dalam pengembangan suatu tanaman oleh petani, maka dari itu diperlukannya pendaftaran pupuk agar mendapatkan label resmi dari negara, agar untuk menghindari terjadinya peredaran pupuk ilegal atau yang tidak terdaftar secara resmi yang dapat merugikan para petani. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor penyebab pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/Pn.Kla) dan Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/ 2022.Pn.Kla). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Faktor penyebab pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/ Pn.Kla) terdiri dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, faktor kurangnya Pengawasan dari Pihak yang berwenang dan faktor Kurangnya Kesadaran Akan Hukum, namun faktor mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang menjadi pelaku mau melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak berlabel, dan Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel (Studi Putusan Nomor 98/Pid. Sus/2022Pn.Kla) sudah tepat dan benar dikarenakan hakim melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentu melanggar hukum, selain itu sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan adanya alat bukti yang cukup beserta keterangan saksi, selain itu tidak adanya hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilakukan. Saran untuk untuk hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai dampak langsung kepada pelaku kejahatan dengan memberikan putusan yang seadil adilnya yang sesuai dengan tindakan yang terdakwa lakukan supaya adanya kejeraan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, supaya terdakwa diharapkan tidak mau untuk mengulanggi kembali perbuatan yang dampaknya dapat merugikan negara dan masyarakat dan Saran untuk petani yang akan membeli pupuk untuk dapat melaporkan bilamana adanya pupuk yang diketahui tidak memiliki label atau terdaftar dikementerian pertanian indonesia untuk segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sebagai upaya untuk mengurangi adanya kerugian-kerugian yang akan dialami khususnya oleh para petani yang mengunakan pupuk tersebut.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 22 Jul 2023 07:18 |
| Last Modified: | 24 Jul 2023 08:05 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/317 |
Actions (login required)
 |
View Item |
