HARZAYNI, VEVI and Marpaung, Anna Lintje (2023) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYEROBOTAN DAN MEMBANGUN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN PADA DESA HAJIMENA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.KLA). Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada diatas maupun yang ada di dalam tanah. Permasalahan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap sengketa perbuatan melawan hukum penyerobotan dan membangun di atas tanah hak milik orang lain pada Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.KLA) dan pertimbangan hakim terhadap sengketa perbuatan melawan hukum penyerobotan dan membangun di atas tanah hak milik orang lain pada Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.KLA). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data normatif dan empiris.Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap sengketa perbuatan melawan hukum penyerobotan dan membangun di atas tanah hak milik orang lain pada Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.KLA), bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Penggugat karena telah menyerobot atau menguasai tanah milik Penggugat. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan hakim terhadap sengketa perbuatan melawan hukum penyerobotan dan membangun di atas tanah hak milik orang lain pada Desa Hajimena Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2022/PN.KLA) pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada perkara ini pertimbangan hakim didasari juga dengan perbuatan tergugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Karena bentuk peyerobotan atau menguasai milik orang lain adalah sesuatu yang melanggar hukum, maka tergugat sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian dan mengikuti kebijakan yang telah diputus oleh majelis hakim. Karena putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Saran kepada pemerintah dan penegak hukum lainnya hendaknya melakukan sosialisasi terkait hak milik atas tanah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan kepada masyarakat baik itu prosedur pengajuan hak milik, ketentuan tentang hak milik atas tanah, bentuk perbuatan melawan hukum terkait pertanahan agar perbuatan melawan hukum menyerobot tanah milik orang lain tidak terjadi dikemudian hari. Kepada Badan Pertanahan dan PPAT yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mancatat data mengenai pertanahan hendaknya melakukan tinjauan lapangan secara langsung untuk mengetahui secara detail kepemilikan tanah yang sah dan melakukan crosscheck dengan baik dan benar agar memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap hak milik atas tanah dan dikemudian hari tidak terjadi hal perbuatan melawan hukum seperti pada perkara dalam penelitian ini. Kepada masyarakat hendaknya tidak melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan melawan hukum, jika ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hukum keperdataan segera berkonsultasi dengan badan pertanahan dan lembaga bantuan hukum untuk dapat diberi konsultasi terkait perbuatan perdata yang akan dilakukan agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 24 Jul 2023 09:08 |
| Last Modified: | 24 Jul 2023 09:08 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/362 |
Actions (login required)
 |
View Item |
