HENDRIDUNAND, DONNY and Hartono, Bambang (2023) IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYIMPANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG TA. 2018-2019 (Studi Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk). Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pejabat negara, serta pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Tjk, kemudian bagaimanakah implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Tjk dan bagaimanakah mekanisme pengembalian kerugian negara dalam terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk antara lain disebabkan oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/ Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yaitu terdakwa dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara dan membayar denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 711.000.000,00 (tujuh ratus sebelas juta rupiah). Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam terjadinya penyimpangan penggunaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang TA. 2018-2019 berdasarkan Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Tjk yaitu dengan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3) serta penerbitan Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4). Saran yang dapat dikemukakan yaitu perlu dukungan yang maksimal kepada aparatur penegakan hukum tindak pidana korupsi agar celah-celah korupsi dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian hendaknya Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi serta hendaknya masyarakat turut memberikan pengawasan secara maksimal terutama dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 01:27 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 01:27 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/368 |
Actions (login required)
 |
View Item |
