Fitri, Mutiara and Seregig, I Ketut and Ansori, Ansori (2023) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN (StudiPutusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Peredaran narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khusunya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Permasalahan penelitian membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dalam bagi pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian mengenai kasus narkoba di daerah Bandar Lampung dengan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 di Jl. KH. Hasyim Azhari Nomor 08 RT. 006 Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung dengan perkara menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di indonesia dalam putusan nomor : 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. terdakwa dihukum pidana dengan berdasarkan dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1,820,000,000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pertimbangan hakim terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2022/PN.Tjk. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Faktanya, hakim dalam memutus perkara narkotika didominasi berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana jual beli narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saran kepada penegak hukum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BNN, serta organisasi anti narkoba diharapkan dapat membuat terobosan hukum baru mengenai jual beli dan penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Maka dari itu upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Bandar Lampung agar lebih dioptimalkan sebagai bentuk upaya dalam menanggulangi. Membentuk lingkungan dan pergaulan yang baik serta kondusif juga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat yang merupakan upaya tepat dalam menekan tingkat kejahatan narkotika yang terjadi akibat dari faktor lingkungan dan pergaulan sosial, serta demi menekan tingkat kejahatan dengan modus operandi yang merugikan masyarakat secara luas.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 02:05 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 02:05 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/370 |
Actions (login required)
 |
View Item |
