PUTRI, RIZKI NESIA and Endang, Endang and Sartria, Indah (2023) IMPLEMENTASI HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG. Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa “Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.” Secara Yuridis, permohonan (voluntair) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk TNI AD berdasarkan hukum perdata dan bagaimana implementasi hukum pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk TNI AD. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data normatif dan empiris.Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada Penetapan Pengadilan Nomor: 17/Pdt.P/2021/Pn.Gns, Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri untuk menetapkan dirinya sebagai wali khusus dari anak yang ingin mendaftarkan diri dalam pendaftaran seleksi TNI AD. Terdapat persyaratan tambahan dalam pendaftaran bahwa Calon pendaftar harus mempunyai surat persetujuan orangtua/wali. Implementasi dalam Permohonan Perwalian ditetapkan karena orangtua kandung dari anak tersebut berada diluar wilayah pendaftaran.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Hukum |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2023 02:17 |
| Last Modified: | 25 Jul 2023 02:17 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/374 |
Actions (login required)
 |
View Item |
