Walijo, Walijo and Farida, Ida (2022) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG. Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam rangka mendukung pengelolaan barang milik daerah yang tertib, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan good governence, maka pemerintah membutuhkan dasar hukum baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan daerah sebagai dasar dalam mengelola barang milik daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang isinya adalah mengenai pengelolaan barang milik daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang dipimpinnya. Seperti yang telah diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah proses kegiatan administratif yang telah ditetapkan setelah ditetapkan untuk mencapai tujuan atau program. Karena tanpa implementasi maka kebijakan akan sia-sia saja. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teori George III tentang implementasi kebijakan. Menurut George Edward III terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah faktor komunikasi yang telah telah berjalan dengan baik dan lancar, dan sumber daya manusia yang cukup kompeten dan memadai untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Faktor disposisi atau keinginan para pelaku kebijakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah disamakan persepsinya, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Pejabat Pengawas sampai dengan pengelola barang milik daerah. Sedangkan faktor struktur birokrasi, yaitu telah ditetapkan oleh Gubenur Lampung dalam mengelola barang milik daerah dirasa telah mencukupi Aspek yang menjadi pendukung implementasi adalah komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang memadai sedangkan aspek penghambat adalah sumber daya anggaran dan peralatan yang masih kurang mencukupi dan memadai.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Prodi Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | M. Rafid Prayudha |
| Date Deposited: | 04 Aug 2023 04:20 |
| Last Modified: | 04 Aug 2023 04:20 |
| URI: | http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/702 |
Actions (login required)
 |
View Item |
