PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA BAHAN PELEDAK JENIS BOM IKAN (Studi Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

PUTRI, ARIANE RAHMADANI and Safitri, Melisa (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA BAHAN PELEDAK JENIS BOM IKAN (Studi Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi thesis, Universitas Bandar Lampung.

Full text not available from this repository.

Abstract

Issu hukum penelitian ini adalah peredaran persediaan bahan peledak di masyarakat berupa bom ikan yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal atau kejahatan di bidang kelautan. Kepemilikan persediaan bahan peledak oleh masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi yang memilikinya dikenai sanksi. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak berupa bom ikan berdasarkan Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak berupa bom ikan berdasarkan Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, dan selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak berupa bom ikan berdasarkan Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/ PN.Tjk antara lain faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan dan faktor perkembangan global dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa bahan peledak berupa bom ikan berdasarkan Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dinyatakan bersalah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi dari apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada masyarakat hendaknya agar mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh aparat, agar nantinya masyarakat dapat mengerti akan arti menjaga lingkungan laut dan dapat menciptakan masyarakat yang sadar dan mengerti hukum dengan cara tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Prodi Hukum
Depositing User: M. Rafid Prayudha
Date Deposited: 25 Jul 2023 03:19
Last Modified: 25 Jul 2023 03:19
URI: http://repository.ubl.ac.id/id/eprint/381

Actions (login required)

View Item View Item